JAKARTA, KOMPAS.com - Menanggapi penyerangan dan pembubaran paksa oleh sekelompok orang, Forum Komunikasi Waria Indonesia (FKWI) yang bekerja sama dengan Komnas HAM, secara kelembagaan Komnas HAM akan melayangkan surat kepada Polri dan Mendagri. Hal tersebut disampaikan Hesti Armiwulan, komisioner penyuluhan serta pendidikan Komnas HAM, yang juga menjabat sebagai penanggung jawab acara yang dibubarkan tersebut.
Kepada Polri, komnas HAM akan menyampaikan keberatannya tentang pihak Polres Depok yang membiarkan penyerangan itu terjadi, pasalnya Komnas HAM telah melayangkan surat pemberitahuan resmi kepada polres sebelum acara dilaksanakan. "Kami akan melayangkan surat keberatannya besok," tutur Hesti kepada Tribunnews, Minggu, (2/5/2010). Sedangkan kepada Mendagri, Komnas HAM akan melayangkan keberatannya tentang Satpol PP yang secara sepihak menghentikan acara tersebut dengan intimidasi.
Acara yang diadakan di Hotel Bumi Wiyata, Depok Jawa Barat itu, memiliki agenda utama penyuluhan hukum dan HAM, dengan diakhiri oleh pengukuhan duta hukum dan HAM. Tetapi berita tidak resmi yang sampai ke pihak Pemda adalah kontes kecantikan, sehingga memicu reaksi dari pemda, hingga mengintruksikan Satpol PP untuk bergerak.
"Masalah ini harus disikapi, masalahnya masyarakat harus diedukasi," Pungkas Hesti. Jika hal ini dibiarkan, dapat saja terbentuk opini bahwa Komnas HAM dan FKWI telah melakukan sesuatu yang salah sehingga ditindak oleh sejumlah pihak. Padahal secara hukum Komnas HAM dan FKWI tidak melakukan sesuatu yang salah. (Tribunnews.com/Nurmulia Rekso Purno) – (Penekanan ditambahkan).
=============
Berita di atas merupakan kelanjutan dari peristiwa pembubaran secara paksa yang dilakukan FPI yang dilakukan minggu lalu terhadap pertemuan waria yang diadakan di sebuah hotel di Depok. Peristiwa tersebut terjadi akibat berita tidak benar yang telah disikapi dengan tidak kritis oleh kelompok lainnya. Padahal acara yang diadakan di hotel tersebut dilakukan setelah memperoleh izin dari pemerintah setempat, namun pihak kepolisian setempat tidak mampu mencegah ketika ada kelompok tertentu melakukan tindakan semena-mena terhadap kelompok lainnya.
Peristiwa di atas merupakan contoh ketika gosip/rumor yang berkembang tidak ditanggapi secara kritis yang akibatnya merugikan pihak lain. Inilah bukti di mana seharusnya pendidikan kritis sudah seharusnya diterapkan dan dikembangkan di tengah-tengah masyarakat sejak dini. Pendidikan yang dimaksud bukan saja pendidikan dalam pengertian akademis (yang diadakan di sekolah-sekolah), tetapi bagaimana menyikapi berbagai berita/informasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.
Masyarakat perlu disadarkan bahwa setiap berita/informasi yang diterimanya harus disikapi dengan kritis. Artinya, masyarakat harus mampu menyaring setiap informasi yang dibaca dan didengarnya dengan cara tidak mudah terbawa aruh oleh opini publik yang tidak jarang menyesatkan atau salah. Ini dilakukan agar masyarakat tidak dibodohi atau dimanipulasi oleh pihak-pihak yang sengaja hendak memanfaatkan mereka dengan tujuan yang tidak baik (mengakibatkan penderitaan di pihak lain). Ya, sudah seyogianyalah pemerintah, bahkan setiap orang tiada henti mendidik dirinya. Mendidik diri dan orang lain untuk berpikir kritis.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Tidak setuju dengan pandangan saya? Silahkan mendebatnya.