Sekolah untuk Para Remaja yang Hamil

Jika orang sepakat bahwa pendidikan sangat penting bagi segala golongan, baik usia, tingkat ekonomi, status sosial, tingkat kecerdasan, maupun keadaan fisik seseorang, maka upaya yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia bagian Malaka dengan membuka sekolah yang menerima para remaja hamil agar tetap bisa bersekolah dan menerima pendidikan yang layak merupakan tindakan yang selaras dengan semangat itu. Ya, pemerintah Malaysia bagian Malaka baru-baru ini membuka pertama kali sekolah yang memperbolehkan para remaja yang hamil untuk memperoleh pendidikan di sekolah tersebut. Tentu, tindakan yang dilakukan pemerintah Malaysia bagian Malaka tersebut bukan tanpa hambatan dan penolakan, khususnya dari kelompok-kelompok keagamaan (dhi. Islam) yang menyatakan bahwa ide tersebut malah bisa mendorong para remaja berani melakukan seks dan hamil. Namun, seperti dikatakan oleh salah seorang staf pemerintah Malaysia bagian Malaka, memisahkan para remaja yang hamil dari sistem pendidikan/sekolah umum akan semakin membuat para remaja hamil tersebut mengalami stigmatisasi oleh dan di dalam masyarakat. Oleh karena itulah mereka tetap diperbolehkan memperoleh pendidikan di sekolah umum seraya kepada mereka diberikan perlindungan dan kerahasiaan mereka dijaga. 

Hal yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia bagian Malaka merupakan salah satu contoh nyata di mana komitmen terhadap pendidikan layak yang menjadi hak setiap warga negara berusaha tetap dilakukan, terlepas dari kondisi fisik seseorang (dhi. hamil). Meski tindakan tersebut mendapat penolakan, khususnya dari kelompok-kelompok agama, namun pemerintah Malaysia bagian Malaka tetap berpegang teguh pada hak yang seharusnya diperoleh setiap warga negara. Oleh karena pendidikan merupakan dasar terpenting dalam hidup manusia, maka pendidikan yang layak pun menjadi tanggung jawab pemerintah untuk diberikan kepada setiap warga negaranya. Jika pemerintah Malaysia bagian Malaka - meski belum Malaysia secara keseluruhan - sebagai negara Islam bisa mengupayakan hal terhormat tersebut bagi warganya, masakan hal yang serupa tidak bisa diupayakan oleh negara Indonesia yang mengaku Bhinneka Tunggal Ika? Jika pemerintah Malaysia bagian Malaka mampu lebih mengedepankan nilai kemanusiaan daripada aturan keagamaan, masakan pemerintah Indonesia tidak mampu melakukan hal serupa, padahal Indonesia bukanlah negara Islam?

Upaya yang dilakukan pemerintah Malaysia bagian Malaka merupakan tindakan terhormat dan terpuji yang bukan saja patut diteladani negara-negara yang mendasarkan hukum-hukumnya pada agama tertentu, terlebih perlu dicontoh oleh negara-negara yang selama ini selalu mendengung-dengungkan persamaan hak bagi warga negaranya dan kemanusiaan. Jika yang didengung-dengungkan itu sebatas jargon-jargon tanpa tindakan nyata, maka tiada artinya semua jargon itu karena sebatas teriakan kosong yang kemudian lenyap ditelan atau ditiup angin.